Komisi XI DPR Minta Indikator Kesejahteraan Masuk di RAPBN 2013
Sejumlah anggota Komisi XI DPR meminta pemerintah memasukkan indikator kesejahteraan dan kemakmuran, seperti angka pengangguran dan kemiskinan dalam asumsi makro RAPBN 2013.
Anggota DPR Arif Budimanta (F-PDIP) menyatakan indikator tersebut harus dihitung agar ada ukuran untuk menentukan realisasi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. "Selama ini pertumbuhan ekonomi tinggi tapi ukuran rakyat sejahtera apa? Banyak yang belum merasakan langsung pertumbuhan ekonomi," katanya saat membahas RAPBN 2013, di Gedung Nusantara II, Senin, (10/9).
Selain Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra juga meminta pemerintah memasukkan indikator kesejahteraan dan kemakmuran, seperti angka pengangguran dan kemiskinan, dalam asumsi makro.
Berlarut-larutnya rapat kerja pembahasan RAPBN 2013, membuat Menteri Keuangan Agus Martowardojo kesal. Hingga akhirnya, Mantan Direktur Utama Bank Mandiri ini pun menggebrak meja lantaran anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat tak juga menyepakati pembahasan asumsi ekonomi makro. "Bahan bakar minyak tidak jadi naik, tapi inflasi terjadi. Siapa yang menderita? Rakyat!" kata dia sambil menggebrak meja dihadapan anggota Dewan.
Pernyataan itu menuai tanggapan beragam dan durasi rapat pun menjadi panjang. Agus yang tampak jengkel melakukan interupsi. Dia meminta DPR menyepakati penentuan asumsi makro terlebih dulu. (si), foto : iteramedia.com.